Kontra terhadap Pembubaran HTI, Ketua PMII Parepare Bilang Begini
PAREPARE - Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Parepare menolak Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), jika pemerintah hanya setengah-tengah.
Dalam rilisnya, Nurham mengatakan bahwa kami menolak pembubaran HTI jika Pemerintah setengah-tengah melakukan Pembubaran Ormas yang dikenal Anti Demokrasi dan Pancasila tersebut.
"Pasalnya ormas yang baru lahir ditahun 80 ini akan melahirkan anak kemanakan dengan nama berbeda dan bahkan justru akan bergerak perorangan dengan gerakan-gerakan kultur yang sulit untuk dideteksi," tulisnya.
Mereka ini cerdik dan memiliki tujuan besar dalam mengubah falsafah bangsa ini. "Ketika pemerintah tidak full dalam mengawal kebijakan tersebut justru bangsa ini semakin akan terancam dengan gerakan gerakan HTI terkait Perppu Ormas tahun 2017 dan PMII Parepare pasti mendukung, ini merupakan otoritas presiden dalam melihat stabilitas bangsa," lanjutnya dalam rilisannya.
Jadi ini bukan otoriter tapi karna pemerintah telah mengkaji secara konprehensif pergerakan ormas-ormas yang mengancam stabilitas sosial bernegara hingga mengharuskan menerbitkan perpu tersebut.
"Kami hanya ingin menyampaikan kepada Pihak yang menolak agar menuntut dengan prosedur yang berlaku dan melalui proses demokrasi, toh presiden sudah katakan kalau tidak setuju silahkan tempu jalur hukum dari Perppu tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Demokrasi jadi jika ada ormas yang menolak demokrasi dan menolak perpu tersebut silahkan tinggalkan Indonesia karna untuk menolak PERPU tersebut hanya bisa melalui produk demokrasi," tutupnya.
Dalam rilisnya, Nurham mengatakan bahwa kami menolak pembubaran HTI jika Pemerintah setengah-tengah melakukan Pembubaran Ormas yang dikenal Anti Demokrasi dan Pancasila tersebut.
"Pasalnya ormas yang baru lahir ditahun 80 ini akan melahirkan anak kemanakan dengan nama berbeda dan bahkan justru akan bergerak perorangan dengan gerakan-gerakan kultur yang sulit untuk dideteksi," tulisnya.
Mereka ini cerdik dan memiliki tujuan besar dalam mengubah falsafah bangsa ini. "Ketika pemerintah tidak full dalam mengawal kebijakan tersebut justru bangsa ini semakin akan terancam dengan gerakan gerakan HTI terkait Perppu Ormas tahun 2017 dan PMII Parepare pasti mendukung, ini merupakan otoritas presiden dalam melihat stabilitas bangsa," lanjutnya dalam rilisannya.
Jadi ini bukan otoriter tapi karna pemerintah telah mengkaji secara konprehensif pergerakan ormas-ormas yang mengancam stabilitas sosial bernegara hingga mengharuskan menerbitkan perpu tersebut.
"Kami hanya ingin menyampaikan kepada Pihak yang menolak agar menuntut dengan prosedur yang berlaku dan melalui proses demokrasi, toh presiden sudah katakan kalau tidak setuju silahkan tempu jalur hukum dari Perppu tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Demokrasi jadi jika ada ormas yang menolak demokrasi dan menolak perpu tersebut silahkan tinggalkan Indonesia karna untuk menolak PERPU tersebut hanya bisa melalui produk demokrasi," tutupnya.
Post a Comment